Korupsi

Kita tidak mampu membayangkan lagi berapa korban jiwa, harta dan air mata guna eksistensi Merah Putih di Bumi Pertiwi ini, sejak merah putih menjadi salah satu simbol kenegaraan kita. Kegagahannya hingga kini masih tertoreh di sejarah berlangsungnya kehidupan bangsa ini. Namun kejernihan warna merah dan putihnya telah dilusuhi segenap anak bangsa yang telah kehilangan moralitasnya.

           

Yang lebih memprihatinkan tentang realitas di atas, adalah hilangnya moralitas pada oknum pejabat/ pemimpin/tokoh  nasional yang telah membumikan budaya malu  yang seharusnya justru dikedepankan. Padahal modal moralitas malu tersebut, sebenarnya suatu instrument yang mampu dijadikan senjata tajam demi membela nasib si kecil yang sedang terhimpit hidupnya. Padahal  performan moralitas ini telah berlangsung hampir setengah abad. Salah satu indikator sosial yang mampu dijadikan potret sosial terhadap distorsi nilai luhur bangsa kita seperti di atas, adalah realitas tendensius adanya perilaku anarkis dari masyarakat, bila mereka harus membela kebutuhan hak hajat hidup mereka yang dilakukan dengan cara anarkis, entah itu upaya penuntutan hak mereka yang telah diambil paksaoleh pihak tertentu atau bila mereka merasa terbebani dengan adanya kebijakan pemerintah yang kontroversi, misalnya kenaikan BBM pada beberapa bulan silam.

• Korupsi

Hampir di setiap lini kehidupan anak bangsa ini selalu direbaki korupsi,  yang terbentang dari orde ke orde, rezim ke rezim pemerintahan. Hingga dari mulai Gayus hingga Angelina Sondakh dan oknum petinggi Partai Demokrat lainnya. Nampaknya korupsi adalah way of life anak bangsa, yang justru bermentalitas mengedepankan kekayaan pribadinya ketimbang mewujudkan amanha rakyat kecil yang berada di pundaknya. Ataukah amanah ini telah tidak lagi menjadi tugas utama seorang petinggi yang dipilih rakyat, yang hanya dijadikan sebuah “lagu kuno” yang tidak up to date lagi. Tebukti selama ini perilaku korupsi menjadi perilaku yang menjadi trade mark para oknum petinggi.

Wacana demi wacana mampu  kita peroleh dari multi media tentang korupsi hampir tiap hari, rating berta inipun telah menurun dibandingkan dengan laporan telisik kehidupan selebritis. Hal ini dikarenakan kita sudah bosan mendengar tentang tindakan korupsi ini. Namun hingga kini suatu langkah yang stategis dan ambisius untuk menepisnya tidak tampak sama sekali. Karena memberangus suatu distorsi nilai luhur yang sudah membudaya, tidak cukup hanya dari aspek yuridis saja. Tetap harus mengikis benih korupsi yang telah bergayut di akar hidup secara kokoh, sehingga penanganan korupsi inipun harus mampu memberlangsungkan tindakan dari upaya penjernihan akar  akar hidup bangsa kita, dengan merekonstruksikan nial nilai luhur yang telah terkubur jauh di dalam bumi kita.

Bukan hanya diera reformasi sekarang saja pendoliman uang negara semacam ini berlangsung, Tetapi sudah sejak jaman Orde Lama Tahun  1951 – 1956, wartawan  Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. mengendus sebuah tindak korupsi yang dilakukan Ruslan Abdulgani (Menteri Luar Negeri era PM Ali Sastroamidjojo). Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan sebuah koran yang mengeksposenya  kemudian di bredel. Pendoliman yang dilakukan sang menlu itu, adalah berdasarkan pengakuan Lie Hok Thay yang memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, untuk mendapatkan tender  ongkos cetak kartu suara pemilu. Kasus tersebut disemat sebagai Kasus14 Agustus 1956.

           

Tindak pidana korupsipun tak luput dilakukan oleh negarawan besar  pendiri Orde Baru. Kita akui bersama bahwa kala itu Soeharto berhasil  melakukan perubahan besar pada beberapa sektor, seperti  pendidikan, keluarga berencana, kesehatan , keamanan dan stabilitas politik,  keutuhan wilayah Indonesia.

Selama negarawan yang piawai ini menanamkan rezimnya terdapatnya kebocoran anggaran negara sebesar 30 % , sebagai akibat budaya korupsi yang  diidap  oknum mpejabat negara dari bawah hingga pusat, menyebabkan kian terperosoknya  Indonesia  dalam badai krisis dan Soehartolah yang  pertama kali dituding sebagai penyebab kehancuran ekonomi Indonesia.. Sehingga  pada Tahun 1977  terjadilah gelombang demo besar – besaran yang menuntut pengunduran diri Soeharto.  Termasuk tuntutat Soeharto atas tuduhan korupsi selama 30 tahun, melalui yayasan – yayasan yang didirikan keluarga Soeharto.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.

• Jangan Menengok ke Belakang

Demikian mudah dan enjoynya para koruptor di negeri ini terus saja membahana di persada ini. Mereka sama sekal tidak terbebani dengan berbagai dimensi nilai norma.  Hal ini diharapkan mampu menyadarkan kita bersama bahwa internalisasi sikap anti korupsi atau menganggap korupsi adalah perilaku berdosa kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau dosa terhadap nilai luhur telah gagal. Karena secara dini kita telah gagal melengkapkan pada hati nurani mereka.

Sudah sepantasnya dan seharusnya kita bersama mengambil langkah sigap, taktis, transparans dan penuh dengan supremasi hukum untuk memberangus korupsi, bukan dengan meratifikasi regulasi yang baru tentang anti korupsi. Tetapi kita perlu menstimultankan pembentukan karakter anti korupsi sejak dini, dengan mengoptimalkan fungsi edukasi yang mampu berakibat timbulnya perasaana anti korupsi sejak anak anak kita duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atau hingga perguruan tinggi ***

Gempa Dasyat Kembali Menyerang Aceh

Pernyataan Pacific Tsunami Warning Center (PWTC)  tentang datangnya tsunami, setelah dua gempa besar melanda Propinsi Aceh telah dibatalkan oleh petugas pemantau tsunamai.

Peringatan datangnya tsunami setelah dua jam  terjadinya gempa yang bekekuatan 8, 6, sementara dilaporkan pihak lain hanya.3  telah dicabut kembali . Padahal peringatan tersebut sempat membuat panic warga dengan naik ke atap rumah/bangunan yang tinggi serta upaya mencari tempat yang tinggi.

Hingga berita ini ditayang belum ada laporan tentang kerusakan bangunan atau korban gempa.

India, Thailand dan  Sri Lanka juga telah memperingatkan bahaya tsunami.

·         Tsunami 2004

Setelah bencanan tsunami  2004 , sebuah sistim peringatan dini tsunami di Samudra Hindia elah dipasang oleh  Unesco  [UN scientific agency] pada tahun 2006.

Sensor tekanan pada dasar samudra bertugas untuk mengamati  air yang tidak wajar dan mengirimkan pada panel di atas yang mengapung  dan mengirimkan data melalui satelit. Kmudian diteruskan ke petugas di pantai.

Sistim ini sangat mendesak diterapkan terlebih lebih di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Pulau Sumatra terletak sangat dekat dengan zona pertemuan lempengan tektonik Indian-Australian yang tertekan oleh lempengan Eurasian.

Tumbukan antara dua lempeng tersebut  menyebabkan terbentuknya Selat Sunda.

Seperti kita ketahui bahwa daerah Aceh sering diterjang gempa dan pada gempa tahun 2004 menimbulkan tsunami yang menewaskan 170.000 jiwa di Aceh dan 250.000 di wilayah sekitar Aceh.

·         Waspada/'Vigilant'      

The US Geological Survey (USGS), yang memiliki data terlengkap mengenai gempa mendeteksi bahwa gempa kemarin berkedalaman 33km (20 miles), sekitar  495km  dari Banda Aceh. Lembaga tersebut mencatata gempa Hari Rabu kemarin  berkekuatan 8.9 magnitude yang kemdian diralat menjadi  8.6 . 

Petugas  A PTWC alert  menyatakan bahwa  terlihatnya perubahan permukaan laut telah mengindikasikan adanya tsunami yang akan menyerang pantai tanpa memilih tempat.

Sementara itu petugas di Thailand  mencatat adanya kenaikan gelombang laut setinggi 10 cm di Kepulauan Koh Miang daerah , Phang Nga.

Getaran gempa tersebut juga dirasakan hingga   Singapore, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Bangladesh  dan  India.

Rambu Rambu untuk SBY

Jalan berliku nampaknya memang harus ditempuh Prsiden SBY untuk merampungkan masa jabatanya hingga 2014 nanti. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Presiden SBY berkisar pada konflik internal kendaraan partainya sendiri, dalam hal ini adalah Partai Demokrat ataupun bersumber pada kebijakan pemerintahanya yang mendapat reaksi keras dari publik  atau bahkan perilaku pribadi krew  tertentu yang dinahkodai dirinya yang tidak mendapat simpatik luas dari masyarakat.

·         Bercermin padaBulog Gate

Dampak dari kekisruhan yang mendera Presiden SBY dan seputarnya bisa saja membawanya ke dalam kondisi seperti yang dialami Gus Dur pada tahun 2001 karena tiupan angin Bulog Gate I yang begitu kencang menerpanya, yang membawanya terjungkal dari kursi kepresidenanya. Meski hingga sekarang bukti keterlibatan langsung dirinya dengan pembelanjaan non  bujeter senilai 40 Milyar Rupiah tidak/belum terbukti. Namun jatuhnya Gus Dur cukup memuaskan pihak pihak yang menjadi musuh politiknya, sehingga cukuplah sudah kasus Bulog Gate I usuai sudah.

Oleh karena itu tidak ada maneuver politik/kebijakan  Presiden SBY kecuali dikedepankan dengan penuh kehati-hatian. Bukankah kasus Nazarudin, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum yang terbukti atau masih diduga  terlibat korupsi Wisma Atlet Sea Game Palembang masih merebak memenuhi  media tanah air. Dalam hal ini tentunya SBY harus legowo untuk kehilangan mereka dan menonaktifkan figure figure di tubuh partainya yang tersenggol kasus itu demi meraih kembali nama baiknya atau mempertahankan berkibarnya bendera Partai Demokrat yang mulai tertunduk lesu. Apabila SBY terus saja membiarkan terkikisnya kepercayaan publik, maka kejatuhan dirinya hanya menunggu waktu saja.

·         Perpecahan di Setgab Koalisi

Apalagi dengan terjadinya keretakan di tubuh setgab koalisi yang dibangun Pesiden SBY dengan  dikucilkanya PKS setgan tersebut, hanya karena persoalan menolaknya partai itu terhadap kebijakan kenaikan BBM, awal April silam. Indikasi pengucilan tersebut nampak pada partai yang dipimpin Luthfi Hasan Ishaaq tersebut tak diundang dalam rapat anggota Setgab di kediaman politikus Demokrat, Syarif Hassan, Selasa 10 April 2012.  Rapat tersebut beragenda pembahasan  RUU Pemilu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Langkah Presiden SBY tersebut adalah sama dengan langkah pengebirian dirinya secara perlahan bukan hanya untuk mengusung simpatik rakyat tetapi juga untuk kebijakan  kontroversial lainnya selain BBM di masa mendatang, yang sudah jelas akan menjegal dirinya atau lebih jauh lagi akan mengurangi kekuatan politiknya atau penerusnya di pemilu 2014. Dengan alasan tersebut maka kita bisa mengkaji bahwa langkah Presiden SBY adalah langkah yang gegabah. Alasan tersbut cukup masuk akal, karena harga BBM adalah milik semua Rakyat Indonesia. Sehingga apabila PKS menolak rencana kenaikan tersebut, maka bukan berarti PKS mengkhanati kontrak politik antar pendukung SBY.

·         Tindakan Tak Terpuji Sang Wakil Mentri

Tidak tanggung tanggung sebuah tindakan tak terpuji telah dilakukan petinggi negeri ini, saat Prof Deny Indrayana Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pernah mejabat Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan ,  karena kesalnya saat sidak ke LP Pakan Baru, Selasa 3 April 2012 telah dikabarkan media tega menampar anggota sipir LP tersebut. Karuan saja tindakan tersebut mendapat respon tidak terimanya semua anggota sipir LP se Indonesia terhadap perlakuan tak terpuji tersebut.

Padahal sang wakil menteri tersebut adalah seorang ahli hukum dengan seabreg prestasinya, sangatlah tidak pantas berbuat seperti itu. Opini publikpun merebak dan mengkaitkan penganayaan tersebut dengan nama besar Presiden SBY. Hal ini tentunya menambah kisruh lagi perihal mentalitas petinggi di lingkungan Presiden SBY. Akankah SBY member sangsi moral kepada anggota kabinetnya yang mata gelap ini ataukah hanya membiarkan begitu saja sama seperti petinggi lainnya yang berlindung di jabatanya itu.

·         Mr.Cleaner

Disela penantian rakyat akan realisasi kenaikan harga BBM yang sempat tertunda, sudah semstinya Presiden SBY memainkan perananya sebagai “Mr Cleaner” terhadap semua krew yang membantunya agar mampu melegakan hati publik dan menapak kebikajan pemerintahanya dengan ekstra hati-hati. Bukankah gejolak demo menentang kebijakan dia dalam rencana menaikan harga BBM demikian crusialnya, yang semestinya mampu dijadikan cermin demi keberhasilan kepimimpinanya***